Usulan penundaan penyaluran bantuan sosial atau bansos jelang Pilpres 2024 oleh TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md telah membuat kaget Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. TPN Ganjar-Mahfud menyatakan bahwa penyaluran bansos sebaiknya ditunda hingga kontestasi Pemilu 2024 selesai. Alasannya adalah untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan kecurigaan bahwa pembagian bansos dapat menguntungkan pasangan calon tertentu.

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis, menekankan bahwa pejabat pemerintah rentan dicurigai melakukan pembagian bansos dengan kepentingan politis, yang dapat menguntungkan paslon tertentu. Meskipun menyadari bahwa persepsi tersebut mungkin tidak selalu benar, TPN Ganjar-Mahfud berpendapat bahwa penundaan penyaluran bansos sampai selesai pilpres akan menghindari terjadinya kecurigaan dan prasangka di kalangan publik.


Todung, dalam menyampaikan usulan penundaan penyaluran bansos jelang Pilpres 2024, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan serius proposal tersebut. Ia menyatakan bahwa pembagian bansos selama kontestasi politik memiliki potensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk meraih dukungan suara rakyat.

"Dalam konteks pilpres dan pemilu, sebaiknya itu tidak dilakukan, sampai pilpres ini selesai. Jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini," tambahnya.

Todung juga mengusulkan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagai lembaga pengawas, melakukan investigasi jika terdapat pembagian bansos selama masa pemilu. Jika pembagian tetap dilakukan, Todung menekankan pentingnya memastikan bahwa bansos tersebut benar-benar berasal dari pemerintah.

"Ikuti saja apa yang saya usulkan, saya minta Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap semua pembagian bansos, karena pada hakikatnya, bansos adalah program pemerintah," ujarnya.

Todung menyadari bahwa saran tentang penundaan pembagian bansos mungkin akan menimbulkan pro dan kontra karena menyangkut kebutuhan rakyat Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut perlu diambil untuk memastikan jalannya pemilu yang adil dan lancar.

"Saya mengakui bahwa saran saya terkait penundaan pembagian bansos tidak populer, pasti banyak yang tidak setuju dan mungkin akan kritik atau bully. Namun, saya berbicara dalam konteks kebijakan publik," tegas Todung.

"Menurut saya, dalam situasi seperti ini, potensi pelanggarannya sangat banyak, oleh karena itu, dalam kebijakan publik, penundaan hingga proses pemilu selesai merupakan langkah yang tepat," pungkasnya.


Ganjar Pranowo kembali menghadapi keluhan terkait penyaluran bansos, dan dalam tanggapannya, ia menegaskan komitmennya untuk menertibkan proses penyaluran bantuan agar tepat sasaran jika terpilih menjadi presiden pada 2024. Keluhan tersebut dia terima saat menghadiri Bazaar Minyak Murah di GOR Satria, Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (1/1).

Sumarlin, seorang warga, mengeluhkan bahwa dirinya tidak pernah mendapat bantuan sosial sementara tetangganya menerima. Ganjar menjelaskan bahwa keluhan semacam itu sering kali diterimanya, sehingga ia menciptakan program KTP Sakti sebagai solusi.

Dengan program KTP Sakti, Ganjar bertujuan agar penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran. Ia menyatakan bahwa melalui KTP Sakti, penerima bansos dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kebutuhan mereka.

"Makanya, bapak ibu, ini banyak sekali yang protes ke saya, kenapa saya tidak dapat bantuan, tetapi tetangga saya dapat. Mungkin, maaf, bapak ibu dari keluarga tidak mampu," ujar Ganjar.

Ganjar menjelaskan bahwa melalui KTP Sakti, data penerima bantuan akan diperbarui dan diperbaiki untuk memastikan keakuratan informasi. Ia menyebut program KTP Sakti sebagai wujud dari political will untuk meningkatkan efektivitas Satu Data Indonesia. Ganjar meyakini bahwa dengan KTP Sakti, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan pemerintah, termasuk bantuan sosial.

"Banyak masyarakat yang protes soal itu (bansos tak tepat sasaran), makanya mesti ada solusinya," ungkap Ganjar.

"Solusinya merapikan data kemudian menggunakan peralatan yang jauh lebih mudah dan kami tawarkan dengan KTP dan itu cukup untuk bisa membereskan semuanya," tambahnya.

Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Salahuddin Uno, mengemukakan pandangannya terkait penyaluran bansos, dengan harapan agar program tersebut tidak dihentikan. Sandiaga Uno, yang baru-baru ini melakukan kunjungan ke beberapa wilayah, menyatakan bahwa bansos sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

"Saya cenderung bahwa bansos ini sangat dibutuhkan sekarang, jangan disetop, kasihan masyarakat," ujar Sandiaga Uno dalam keterangannya, pada Selasa (2/1).

Sandiaga Uno meyakini bahwa siapapun yang terpilih sebagai presiden pada 2024 akan melanjutkan penyaluran bansos. Ia khususnya menyebutkan pasangan Ganjar-Mahfud, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sebagai calon yang tidak hanya akan melanjutkan program tersebut, tetapi juga akan menambah, meningkatkan, dan menyamaratakan.

Meskipun demikian, Sandiaga Uno berharap agar penyaluran bansos tidak ditunda karena ada kontestasi Pilpres 2024. Namun, ia menekankan bahwa penyaluran bansos harus disertai dengan komunikasi yang jelas kepada masyarakat.

"Bansos ini sangat diterima dan sangat populer di masyarakat, janganlah kita semakin membebani masyarakat, tapi kita berikan bansos ini dengan sebuah komunikasi yang sangat jelas kepada masyarakat bahwa ini adalah bagian dari pemerintah untuk meringankan beban hidup dari masyarakat," ungkap Sandiaga Uno.

Sebagai Ketua Tim Pakar dan Anggota Koalisi Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno menyampaikan bahwa PPP telah memberikan pesan ini kepada TPN (Tim Pemenangan Nasional) agar tetap hadir dalam membantu masyarakat, terutama dalam situasi ekonomi yang memerlukan bantuan dari berbagai pihak.